Makalah: Masalah dan Kebijakan Ekonomi Makro

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu dengan judul ”PERSOALAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO “.Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar  Makro Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terimakasih kepada :

1.      Bapak Januar Kustiandi, selaku dosen mata kuliah Pengantar Makro

2.      Semua pihak yang tidak sempat kami sebutkan satu per satu yang turut membantu kelancaran dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun penyusunannya. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan makalah ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah  berperan serta  dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Malang,   Oktober  2016

  Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..........................................................................................................i

Daftar Isi..................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang.....................................................................................1

B.     Tujuan..................................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN

A.    Masalah Ekonomi Makro......................................................................2

B.     Keterlambatan Waktu menyangkut Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.....................................................................................................3

C.     Kebijakan Moneter ...............................................................................5

D.    Kebijakan Fiskal...................................................................................7

BAB III STUDI KASUS..........................................................................................9

BAB IV PENUTUP

A.    Kesimpulan.......................................................................................11

B.     Saran..................................................................................................11

DAFTAR RUJUKAN................................................................................................

BIODATA KELOMPOK...........................................................................................

 BAB I

PENDAHULUAN

A.                Latar Belakang

Keadaan perekonomian tidak selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah maupun masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi, pengangguran, neraca pembayaran luar negeri yang terus-menerus defisit merupakan beberapa gejala ekonomi makro yang tidak dikehendaki bangsa manapun di bumi ini. Dalam menghadapi kenyataan seperti ini usaha untuk menghilangkan atau untuk mencegah timbulnya gejala gejala tersebut diperlukan.

Ekonomi Makro merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi yang mengkususkan mempelajari mekanisme bekerjanya  perekonomian sebagai suatu keseluruan.Dengan demikian hubungan yang ingin dipelajari oleh Ekonomi Makro pada hakikatnya ialah hubungan-hubungan antara variabel ekonomi agregatif. Dua diantara kebijakan ekonomi makro yang banyak dibahas dalam buku-buku ekonomi makro ialah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai masalah ekonomi makro, keterlambatan waktu menyangkut kebijakan fiskal dan moneter, Konsep Kebijakan Moneter, Konsep Kebijakan Fiskal.

B.                Tujuan

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan, tujuan makalah ini adalah.

1.    Memaparkan masalah ekonomi makro.

2.    Memaparkan mengenai keterlambatan waktu menyangkut kebijakan fiskal dan moneter.

3.    Memaparkan konsep Kebijakan Moneter.

4.    Memaparkan konsep Kebijakan Fiskal.

BAB II

PEMBAHASAN

A.                Masalah Ekonomi Makro

Ekonomi Makro merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi yang mengkususkan mempelajari mekanisme bekerjanya  perekonomian sebagai suatu keseluruan. Pada dekade 1930an ahli-ahli ekonomi tidak menumpukan analisis mereka kepada berbagai masalah tersebut terutama terhadap masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang sangat banyak.  Ahli-ahli ekonomi yang hidup di antara zaman Adam Smith (1776) dan zaman Keynes (1936), tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, ketidak stabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam tahun 1930-1932 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Masalah utama dalam ekonomi makro yang akan selalu dihadapi suatu negara antara lain:

1)      Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyababkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat berubah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lain kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang mengalami peningkatan. Peningkatan produksi disebabkan bertambahnya faktor produksi baik dari segi jumlah maupun segi kualitasnya yang terdiri dari :

d        Investasi yang akan menambah jumlah barang modal

d        Teknologi yang digunakan berkembang.

d        Tenaga kerja bertambah sebagai akibat pertambahan penduduk.

d        Pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan (skill).

2)      Masalah Ketidakstabilan Kegiatan Ekonomi

Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami masa naik dan masa turun adakalanya perekonomian itu mengalami perlambatan dari perkembangannya dan ada kalanya merosot dan berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turunya kegiatan perusahaan dalam jangka panjang dinamakan konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan.

Ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa dalam suatu perekonomian yang sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, siklus kegiatan ekonomi sangat labil. Perkembangan yang sangat pesat dapat diikuti oleh kemunduran kegiatan perekonomian yang serius. Siklus kegiatan ekonomi seperti itu dapat menimbulkan akibat buruk kepada perekonomian dan masyarakat. Pengagguran dan inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang ketidak stabilan ekonomi menimbulkan ketidak pastian dan ini akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap perkembangan ekonomi.

3)      Masalah Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sesorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

4)      Masalah Kenaikan Harga (Inflasi)

Inflasi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentase pertambahan kenaikan) berbeda dari suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari suatu negara dengan negara lainnya.

B.                Keterlambatan Waktu Menyangkut Kebijakan Fiskal dan Moneter

Salah satu tujuan kebijakan fiskal dan moneter adalah stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan Kebijakan stabilitas adalah memperlancar fleksibilitas output dan lapangan kerja serta mempertahankan harga nonstabil mungkin.

Tujuan stabilitas itu tidak mudah dicapai, adanya berbagai jenis keterlambatan waktu atau tertundanya respon kebijakan stabilitas perekonomian, bisa membuat perekonomian sulit dikendalikan. Para ekonom umumnya mengenal tiga waktu keterlambatan yaitu:

v       Keterlambatan pengenalan

v       Keterlambatan implementasi

v       Keterlambatan tanggapan

Keterlambatan pengenalan

Perlu waktu bagi pengambil kebijakan untuk menganli booming dan penurunan perekonomian. Banyak data penting yang berasal dari pos produk dan pendapatan nasional, misalnya tersedia hanya per kuartal. Pada umumnya dibutuhkan beberapa minggu untuk mengumpulkan dan mempersiapkan estimasi awal terhadap angka-angka ini. Jika perekonomian terjerumus dalam kemerosotan pada 1 Januari, resesi  mungkin tidak terdeteksi hingga tersediannya data untuk kuartal pertama pada akhir April.

            Lebih jauh, laporan data produk dan pendapatan nasional awal bersifat data pendahuluan berdasarkan pada kompilasi berbagai sumber data yang tidak lengkap. Estimasi ini bisa, dan sering kali memang, berubah sewaktu data yang lebih baik sudah tersedia. Situasi ini membuat interpretasi estimasi awal menjadi sulit, dan keterlambatan pengenalan pun terjadi.

Keterlambatan Implementasi

Masalah yang ditimbulkan oleh keterlambatan pada kebijakan stabilitas tidak berakhir begitu para ekonom dan pengambil kebijakan mengenali perekonomian berada dalam booming dan penurunan. Meskipun tiap orang menyadari bahwa perekonomian perlu didorong atau diperlambat, dibutuhkan waktu hingga kebijakan yang diinginkan terasa pengaruhnya, khusunya terkait tindakan yang meliputi kebijaka fiskal. Keterlambatan Implementasi pun terjadi.

Keterlambatan implementasi kebijakan moneter umumnya jauh lebih pendek daripada kebijakan fiskal.

Keterlambatan Tanggapan

Keterlambatan Tanggapan waktu yang diperlukan oleh perekonomian untuk menyesuaikan diri pada kondisi baru setelah kebijakan baru diimplementasikan, keterlambatan yang terjadi karena operasi perekonomian itu sendiri.

a)      Keterlambatan tanggapan pada kebijakan Fiskal

Salah satu cara untuk memikirkan keterlambatan tanggapan dalam kebijakan fiskal adalah melalui angka pengganda belanja pemerintah. Angka pengganda ini mengukur perubahan GDP yang disebabkan oleh perubahan tertentu dalam belanja pemerintah atau bajak neto. Angka pengganda membutuhkan waktu untuk mencapai nilai optimal. Hasilnya adalah keterlambatan waktu saat tindakan fiskal diawali dengan waktu yang saat perubahan penuh GDP direalisasikan.

Alasan keterlambatan tanggapan dalam kebijakan fiskal penundaan proses angka pengganda itu sederhana. Selama beberapa bulan pertama setelah peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak, tidak tersedia cukup waktu bagi perusahaan atau individu yang mendapatkan manfaat langsung dari belanja pemerintah ekstra atau pemotongan pajak untuk meningkatkan belanja mereka sendiri.

b)      Keterlambatan Tanggapan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter bekerja dengan mengubah tingkat bunga, yang kemudian mengubah investasi yang direncanakan. Keterlambatan tanggapan untuk kebijakan fiskal. Ketika belanja pemerintah berubah, ada perubahan langsung dalam  penjualan penjualan perusahaan, yang menjual lebih banyak sebagai akibat peningkatan belanja pemerintahan.

C.                KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran.

. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

D.                Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan  fiskal dapat dijalankan melalui empat jenis pembiayaan.

a. Anggaran Berimbang (Balanced Budget) terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan perekonomian dan anggaran. Pemerintah kita menerapkan anggaran berimbang pada masa orde baru.

b. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah realisasi pengeluaran negara.

Hal ini memang sudah direncanakan untuk defisit. Pemerintah kita menerapkan anggaran defisit ini sejak tahun 2000. Ada empat cara untuk mengukur defisit anggaran, yaitu:

d      Defisit konvensional, yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dan total pendapatan, termasuk hibah.

d      Defisit moneter, yaitu selisih antara total belanja pemerintah (diluar pembayaran pokok/utang)

d      Defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal.

d      Defisit primer, yaitu selisih antara belanja (diluar pembayaran pokok dan bunga utang) dan total pendapatan.

c. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

d. Anggaran dinamis adalah suatu bentuk anggaran dengan sisi penerimaan dari tahun ke tahun ditingkatkan dan terbuka pula kemungkinan sisi pengeluaran yang meningkat sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara selalu kembali dalam keadaan seimbang. Sisi penerimaan dapat ditingkatkan dari tabungan pemerintah yanga terus bertambah, peningkatan penerimaan pajak, atau berasal dari pinjaman pemerintah.

BAB III

STUDI KASUS

Bank Dunia Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5,1% Tahun Ini

Lily Rusna Fajriah

Rabu,  5 Oktober 2016  −  14:32 WIB

Bank Dunia (World Bank) tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tetap berada pada level 5,1%, meski tetap dibayangi perlambatan ekonomi global/Ilustrasi

JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tetap berada pada level 5,1%. Sementara tahun depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,3%.

Ekonom Senior Bank Dunia Hans Anand Beck mengatakan, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil, namun tetap masih dibayangi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Sementara itu, program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah berjalan selama tiga bulan belakangan diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

"Pertumbuhan ekonomi regional mesti diwaspadai seperti contoh kelanjutan perkembangan ekonomi dunia, perdagangan global, dari sisi eksternal dan kelanjutan ketidakpastian dari The Fed di Amerika Serikat (AS), harga komoditas," katanya di Kantor Pusat Bank Dunia di Jakarta, Rabu (5/10/2016).

(Dana yang masuk melalui program amnesti pajak tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara dan pada akhirnya membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Tax amnesty diprediksi  sebagai risiko yang bisa menaikkan ekonomi, dan kita monitor untuk selesainya program di peridoe pertama program ini," imbuh dia.

Hans menambahkan, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, pemerintah sendiri telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi. "Di paket kebijakan pemerintah, kita punya 13 paket yang komprehensif dan isinya berbeda-beda. Ada yang untuk konsumer, untuk retail serta industri," pungkasnya.

BAB IV

PENUTUP

A.                Simpulan

Pada Bab II telah dipaparkan secara rinci penjelasan tentang Masalah dan Kebijakan ekonomi Makro. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikemukakann simpulan sebagai berikut.

d        Ekonomi Makro merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi yang mengkususkan mempelajari mekanisme bekerjanya  perekonomian sebagai suatu keseluruan.

d        Keterlambatan Waktu Menyangkut Kebijakan Fiskal dan Moneter meliputi: keterlambatan pengenalan, implementasi dan tanggapan.

d        Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian

d        Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : Kebijakan Ekspansif  dan Kebijakan Kontraktif

d        Instrumen Kebijakan Moneter: Operasi Pasar, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib, Himbauan Moral

d        Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

d        Empat jenis pembiayaan dalam kebijakan fiskal: Anggaran Seimbang, suprlus, dimanis, dan defisit

B.                Saran

Jika memang penerapan tax amnesty pada kasus diatas mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di harapkan semua pengusaha dan pegawai pajak mampu berkontribusi secara maksimal untuk kesuksesan program tax amnesty ini.

DAFTAR PUSTAKA

Karl. 2007. Case and Fair. Jakarta. Erlangga

Heyne, PT, Boettke, PJ, Prychitko, DL (2002): Jalan Ekonomi Berpikir (10 red). Prentice Hall.

Larch, M. dan J. Nogueira Martins (2009): Kebijakan Fiskal Membuat di Uni Eropa – Sebuah Kajian Praktek dan Tantangan kini. Routledge.